- » KEWAJIBAN UNTUK MENJAGA KERAHASIAAN AKTA OLEH NOTARIS DAN KARYAWAN NOTARIS DALAM...
- » KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG...
- » PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN YANG HABIS MASA BERLAKUNYA MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH
- » PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSAL
- » FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA TANAH DI...
- » Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemаnggilаn Notаris Untuk Kepentingаn...
- » TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VIDEO TELECONFERENCE DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG...
- » DASAR FILOSOFIS DAN KARAKTERISTIK ASAS PUBLISITAS DALAM JAMINAN KEBENDAAN
- » KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
- » PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) MELALUI MEDIA SOSIAL
- » PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS...
- » PERAN PROFESI NOTARIS DALAM MENJAGA KEWIBAWAAN NEGARA HUKUM INDONESIA
- » IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TERKAIT PEMBAGIAN...
- » KONSTRUKSI FILOSOFIS HALUAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN HUBUNGAN ANTARA MPR DAN PRESIDEN...
- » KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE PADA AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
- » DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG...
- » PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG MELIBATKAN NOTARIS
- » ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG RI NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERAN BIMBINGAN PRANIKAH
- » IMPLIKASI HUKUM BAGI PPAT YANG TIDAK MENDAFTARKAN AKTA PPAT LEBIH DARI 7 (TUJUH) HARI...
- » LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI...
- » MENILAI AUTENSITAS AKTA DALAM PERSPEKTIF PASAL 38 UUJN-P
- » PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERLANTAR MELALUI PENGADILAN OLEH PEMEGANG HAK GUNA USAHA...
- » KODE ETIK NOTARIS MENJAGA ISI KERAHASIAN AKTA YANG BERKAITAN HAK INGKAR NOTARIS (UUJN...
- » PROBLEM MENDASAR PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
- » PERAN NOTARIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU...