- » MULTICULTURAL ISLAMIC EDUCATIONS’ VALUES AND CHARACTER OF HUBBUL WATHON BASED OF...
- » MASIFIKASI PENDIDIKAN JIHAD ANTI KORUPSI UNTUK PESERTA DIDIK PEREMPUAN INDONESIA
- » POTENSI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA DALAM KONTEKS KERAGAMAN...
- » MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI
- » ENCULTURATION OF TOLERANCE VALUES BASED ON MULTICULTURAL ISLAMIC EDUCATION IN A PLURAL...
- » HIV-AIDS AND ISLAM’ IN INDONESIA; POWER NARRATIVES AND RESISTANCE
- » KIAI DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI MULTICULTURAL DI PONDOK PESANTREN AMANATUL UMMAH,...
- » PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL DALAM INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DI LABAN
- » STRATEGI PEMBENTUKAN KARAKTER INKLUSIF-PLURALIS MELALUI KETELADANAN MULTIKULTURAL KIAI...
- » PESANTREN MENEMBUS BATAS (Studi Kapital Spiritual-Multikultural Pesantren Al-Qodir...
- » REKONSTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI MODEL PENCEGAHAN KADERISASI TERORIS (Kajian...
- » ANALISIS YURIDIS TERHADAP DIBERLAKUKANNYA SERTIPIKAT ELEKTRONIK KAITANNYA SEBAGAI ALAT...
- » ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN NEGARA OLEH MASYARAKAT...
- » IMPLIKASI HUKUM BAGI PPAT YANG TIDAK MENDAFTARKAN AKTA PPAT
- » PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
- » PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN MENJADI TANAH PALABA PURA DALAM MASYARAKAT...
- » PERANAN NOTARIS/PPAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA...
- » ASAS I’TIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN...
- » PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010...
- » KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN NOMINEDALAM PERJANJIAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG...
- » PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI...
- » ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN HARGA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH ANTARA HARGA YANG...
- » ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN RUPS SECARA CYBER NOTARY (E-RUPS) DALAM PERATURAN...
- » EFEKTIVITAS PASAL 111 AYAT (4) DAN AYAT (5) PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA...
- » ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM MEMBUAT LAPORAN POLISI YANG DIDASARKAN...