Record Details

REFORMASI BIROKRASI DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PEMPROV. NTT

DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title REFORMASI BIROKRASI DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PEMPROV. NTT
 
Creator Indriyati, Indriyati
 
Description AbstrakPenelitian ini mengkaji reformasi birokrasi di Pemprov. NTT melalui pelaksanaan kebijakanPenataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemprov. NTT sesuai PP No. 18Tahun 2016. Namun sebenarnya pelaksanaan kebijakan ini merupakan perubahan dariPeraturan Pemerintah sejenis sebelumnya yaitu PP No. 41 Tahun 2007. Tentunya terdapatbeberapa perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkanperaturan itu. Namun yang terpenting adalah bahwa tujuan utama kebijakan tersebut harusdapat terwujud. Dimana perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini,akan menghasilkan nilai efisiensi dan efektifitas kelembagaan yang lebih baik. Penelitian inidilakukan dengan metode kualitatif. Dan memberikan kesimpulan bahwa pada dasarkanyamasih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan OrganisasiPerangkat daerah di Pemprov. NTT, namun demikian dengan saran atau rekomendasi daripeneliti diharapkan ada langkah perbaikan yang dilakukan Pemerintah Pemprov. NTT dalampelaksanaan kebijakan selanjutnya, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahannya.Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Efisiensi, Efektivitas, Metode KualitatifAbstractThis study examines bureaucratic reforrm in the provincial govermenth through theimplementation of regional organizational structuring policies (OPD), in the provincial scopeNTT according to PP No. 18 Th 2016. But The actual implementation of this policy is achange from the previous government regulation that is PP N0. 41 Th 2007. There must besome changes in the nomenclature of the regional apparatus organization (OPD) under therule. But the important thung is that the main purpose of the policy must be realized. Wherechanges in the nomenclature of the organizational of regional apparatus organizational(OPD), will result in better value of effeciency and institutional effectiveness. This reseaarchis done by qualitative method, and concludes that basically in the implementation of thepolicy of organizing the regional apparatus of the province NTT, however with suggestions orrecommendations of researchers is expexted to have implovement measures made by thegovernment in implementing the next policy and in the implementation of government.Keywords: Bureaucratic Reform, Efficiency, Effectiveness, Qualitative Method
 
Publisher Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang
 
Date 2017-09-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/244
 
Source DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial; Vol. 2 No. 2 (2017): DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial; 26-41
2598-781X
2502-4094
 
Language ind
 
Relation https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/244/143
 
Rights Copyright (c) 2017 DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial